BRMP Sulsel Perkuat Koordinasi Percepatan Hilirisasi Perkebunan Tahun 2026
Gowa (12/11/26) – Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Selatan melaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Hilirisasi Perkebunan. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa dan melalui Zoom Meeting ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi serta mempercepat realisasi program hilirisasi perkebunan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Rapat dibuka oleh Ketua Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian, Farida Arief, S.P., M.P. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam menyinkronkan usulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) subsektor perkebunan. Selain itu, seluruh daerah didorong untuk segera mempercepat penyelesaian administrasi dan penginputan usulan CPCL melalui aplikasi e-Banper guna mendukung percepatan realisasi program tahun anggaran 2026.
Kegiatan dilanjutkan dengan arahan Kepala Bidang Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Hj. Nurul Fitriany Alimuddin, S.P., yang menyampaikan perkembangan verifikasi usulan CPCL serta berbagai kendala administrasi di tingkat kabupaten. Pembahasan mencakup kelengkapan dokumen persyaratan, penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), kesiapan penyaluran bantuan benih, serta percepatan penyelesaian administrasi Hari Orang Kerja (HOK).
Dalam sesi pemaparan materi, narasumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pertanian memberikan penjelasan teknis mengenai penggunaan aplikasi e-Banper, mulai dari proses login, pemeriksaan alokasi kegiatan, hingga tahapan penginputan data CPCL. Sementara itu, Jakub Ginting, S.P., M.M., selaku Ketua Tim Kerja Perkebunan dan Tanaman Semusim Lainnya, memaparkan petunjuk teknis pelaksanaan dan pertanggungjawaban HOK untuk kegiatan pengembangan tanaman kopi dan kakao Tahun Anggaran 2026.
Diskusi berlangsung interaktif dengan melibatkan perwakilan dinas pertanian dan ketua tim kerja dari berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan. Sejumlah persoalan menjadi perhatian bersama, di antaranya kendala penginputan CPCL pada aplikasi e-Banper, sinkronisasi data wilayah, persyaratan administrasi kelompok tani, mekanisme pembukaan rekening, serta kesiapan lahan dan pendistribusian bibit. Para peserta juga menyampaikan berbagai masukan terkait pelaksanaan HOK, dokumentasi kegiatan, dan mekanisme pertanggungjawaban bantuan agar dapat berjalan sesuai ketentuan tanpa memberatkan petani.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Balai Besar BRMP Sulawesi Selatan, Dr. Zainal Abidin, S.P., M.P., dalam arahan penutupnya menekankan pentingnya dukungan seluruh kepala dinas dan penyuluh dalam mengawal tahapan akhir pelaksanaan program. Percepatan distribusi bantuan untuk target seluas 64 ribu hektare lahan perkebunan menjadi salah satu perhatian utama. Seluruh pihak diharapkan dapat memastikan proses distribusi berjalan dengan baik, tepat sasaran, serta didukung kelengkapan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi dan penguatan sinergi antara BRMP Sulawesi Selatan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta para penyuluh dalam mempercepat pelaksanaan program hilirisasi perkebunan. Komitmen bersama dan koordinasi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan seluruh tahapan program berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi petani dan pengembangan komoditas perkebunan di Sulawesi Selatan.
(QN)